Gedong Tengen – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja selama setahun terakhir.

Forum ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat, LSM, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Acara yang berlangsung pada hari ini, Kamis (11/10) di Abadi Hotel Malioboro Yogyakarta dan dibuka langsung oleh Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Retnaningtyas.

Pihaknya menyampaikan, pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat serta stakeholder terkait dalam peningkatan pelayanan publik, khususnya terkait isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.

Retnaningtyas menyampaikan, tujuan utama dari forum ini adalah untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat mengenai program-program yang telah dijalankan. 

"Kami berharap forum ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat maupun komunitas untuk menyampaikan kritik, saran, dan aspirasi, terkait dengan layanan yang kami berikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,”jelas Retnaningtyas saat memberikan sambutan.

Selain itu, beberapa isu yang menjadi sorotan dalam forum ini meliputi peningkatan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang di Kota Yogyakarta. 

Ia berharap, akan ada kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak serta tindak pelecehan seksual.

Sementara itu, Sekretaris DP3AP2KB Kota Yogyakarta Sarmin mengungkapkan, ada 14 layanan yang sudah diberikan,  salah satunya layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), layanan Keluarga Berencana, dan layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.

Pihaknya mengatakan, untuk layanan KB di Kota Yogyakarta terlayani hingga 71,79 persen yakni sebanyak 1.395 orang yang sudah terlayani KB baik IUD, pil KB, implan, maupun suntik KB.
Selain itu, adapun layanan dari UPT PPA Kota Yogyakarta khususnya dalam pelayanan penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak.
Dimana berdasarkan data yang diterima, 87 persen korban adalah perempuan dan sampai saat ini pelayanan kasus kekerasan di Kota Yogyakarta sudah sebanyak 223.248 kasus.
Salah satu peserta yang merupakan Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Upik Soffie mengungkapkan, layanan yang diberikan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
Harapannya, bentuk tindak lanjut terhadap suatu permasalahan dapat terselesaikan secara optimal dengan berbagai macam bentuk nyata dalam penangannya.

Ia berharap, antara Puspa dan Puspaga Kota Yogyakarta terus bersinergi dengan baik. Sehingga, harapannya masyarakat yang menjadi korban baik korban kekerasan, pelecehan seksual dan permasalahan perempuan dan anak lainnya, mendapatkan layanan yang semestinya dari pemerintah. 
"Kita butuh langkah yang lebih nyata dalam melindungi anak-anak sesuai dengan hak-hak yang mereka harus dapatkan,”ungkapnya. (Hes)