Beragam pangan dan obat berbahaya yang beredar di masyarakat, tidak dapat dibiarkan begitu saja. Selain memperketat pengawasan, edukasi terhadap pangan berbahaya pun harus terus dilakukan. Termasuk, di sekolah-sekolah.

“Saya akan terus mendorong aspek edukasi, sosial, pendidikan, pendekatan kultural untuk masalah obat dan makanan di Yogyakarta. Seperti jajanan sekolah. Ada bagian dari keamanan yang harus kita awasi. Kita tidak akan pernah tahu konten yang ada di dalamnya. Sedangkan anak kita lepas bebas tidak ada yang mengontrol,” kata Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat penandatanganan MoU antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dengan Walikota dan Bupati se-DIY. Rabu (23/4) di Ruang Nakula Sadewa, Hotel Inna Garuda, Yogyakarta.

Menurut Sultan, melalui kerjasama tersebut dapat diketahui kondisi obat dan makanan di Yogyakarta. Pemberian edukasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama produsen makanan kecil maupun besar, agar lebih memperhatikan aspek kesehatan pangan. Ketidakamanan bahan pangan berisiko besar terhadap kesehatan masyarakat yang mengonsumsi. Terlebih pada anak-anak.

“Secara periodik perlu kita ambil sampling-sampling dan kita cek kondisi dan perkembangnnya seperti apa. Kemudian kita akan buat rencana aksi terkait apa yang menjadi standarisasi dari makanan, sehingga aman dikonsumsi,“ katanya.

Sementara itu Kepala Badan POM RI Dr Roy A Sparringa MApp Sc menyampaikan Yogyakarta merupakan daerah yang strategis untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Pengawasan yang telah dilakukan antara lain pengawasan jajanan anak sekolah, garam beryodium, obat tradisional jamu, penyalahgunaan bahan berbahaya, mapping industri es yang tidak higienis dalam proses pembuatannya, dan lain-lain.

“Ada tiga pilar yang harus diperhatikan, yakni pihak pemerintah untuk memberikan pengawasan obat dan makanan serta mengawal rencana aksi. Kedua, memberdayakan pelaku usaha dalam hal kepatuhan dan daya saing. Dan ketiga, aspek pemberdayakan masyarakat pun harus diperhatikan,” kata Roy. (Nang)