Depok – Pemerintah Kota Yogyakarta turut serta dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY 2024 yang dilaksanakan di Royal Ambarukmo pada Kamis (17/10). Tema yang diangkat pada Rakorda tersebut adalah Efektivitas Kebijakan Pengendalian Inflasi untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Pasokan.

Dalam arahan Gubernur DIY yang diwakili Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono menyampaikan, hingga akhir tahun 2024 inflasi di DIY cukup terkendali. Di mana hasil tersebut merupakan sinergi yang semakin solid dalam pengendalian inflasi, melalui berbagai program yang semakin intensif dan terarah.

“Diperkirakan inflasi di DIY sampai akhir tahun 2024 tetap terjaga pada rentang sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, di mana pada bulan September berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik, deflasi tercatat sebesar 0,10 persen (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 1,85 persen (yoy),” terangnya.

Pihaknya juga menyampaikan berbagai inisiatif progam telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY yang meliputi strategi 4K. Mulai dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distirbusi dan komunikasi efektif.

“Tentunya sinergi dan kolaborasi harus terus dilakukan didukung dengan berbagai inovasi yang dilakukan. Seperti pada bulan Mei 2024 telah diluncurkan program dan warung Mrantasi atau Masyarakat Lan Pedagang Tanggap Inflasi. Di mana kehadirannya merupakan bentuk komitmen para pedagang untuk bersinergi bersama pemerintah dalam stabilisasi pasokan harga sehingga dapat mengendalikan inflasi di daerah,” ujarnya.

Sementara itu Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengatakan, dalam pengendalian inflasi di Kota Yogya telah dilakukan berbagai strategi yang mencakup strategi 4K. Di mana aspek keterjangkauan harga dipastikan melalui pemantauan harga kebutuhan pokok, pasar murah dan operasi pasar.

“Untuk memastikan keterjangkauan harga bahan pokok, kami optimalkan Kios Segoro Amarto, sebagai kios rujukan dan informasi harga yang ada di 4 pasar rakyat. Sehingga konsumen ataupun masyarakat sudah memiliki referensi harga, agar pedagang tidak akan mempermainkan harga terlalu signifikan. Begitu juga kehadiran Warung Mrantasi yang merupakan kerja sama dengan TPID DIY,” katanya.

Kemudian pada aspek ketersediaan pasokan bahan pangan pokok, lanjut Sugeng, di tahun 2024 Pemkot menambah cadangan beras sebanyak 54,5 ton. Kemudian terus melakukan pengembangan kawasan pangan lestari, kampung sayur dan optimalisasi rumah-rumah bibit. Begitu juga melalui kerja sama dengan kabupaten di DIY dan daerah lain.

“Kelancaran distrbusi kami pastikan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada akses jalan yang menjadi pusat aktivitas perekonomian seperti pasar dan kawasan Malioboro. Sementara untuk komunikasi efektif kami optimalkan melalui komunikasi dan publikasi informasi kepada masyarakat secara luas dengan berbagai media,” tambahnya. (Jul)