UMBULHARJO- Pemerintah Kota Yogyakarta mengingatkan Mantri Pamong Praja dan lurah untuk meningkatkan kewaspadan dini terkait gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Terutama menjelang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) dan potensi persoalan lainnya yang bisa memicu gangguan kamtibmas. Kewaspadaan dini penting agar potensi gangguan kamtibmas dapat dicegah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Yogyakarta Subarjilan meminta MPP dan lurah di Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap situasi wilayah yang mengarah pada gangguan kamtibmas. Baik terkait Pilkada maupun beberapa hal yang akhir-akhir ini bisa memicu gangguan kamtibmas antara lain terkait outlet minuman keras dan lainnya.

“Kewaspadaan dini terkait gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah. Baik yang menyangkut pilkada maupun tidak. Karena apapun namanya, kalau terjadi gangguan kamtibmas akan mengganggu semuanya. Pilkada terganggu dan mungkin juga kegiatan-kegiatan masyarakat bisa terganggu,” kata Subarjilan ditemui usai rapat koordinasi MPP dan lurah Kota Yogyakarta, pada Senin (28/10/2024).

Dia menyatakan kewaspadaan dini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya internal dan eksternal. Dari internal seperti sumber daya kemantren, Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren (Forkopimtren) dan kelurahan. Sedangkan sumber daya eksternal seperti dari tokoh-tokoh masyarakat perlu dioptimalkan. Mengingat sifatnya adalah kewaspadaan dini  mengetahui sesuatu gangguan kamtibmas yang akan terjadi apabila hal itu tidak dicegah. Kewaspadaan dini terhadap gangguan kamtibmas penting agar dapat dicegah sehingga tidak terjadi.

“Ketika kita mengetahui sebuah informasi terhadap suatu hal mungkin bisa terjadi dan mengganggu keamanan dan ketertiban, tentu bisa diantisipasi sejak dini. Caranya dengan berkoordinasi, dengan cara pendekatan dan mengambil langkah-langkah yang bisa mencegah kecurigaan bahwa suatu gangguan ketertiban itu akan terjadi. Jadi bisa diminimalisir sejak dini, akhirnya pemicu dan gangguan tidak akan terjadi,” jelasnya.

Meski demikian, Subarjilan menegaskan sampai kini kondisi kamtibmas di Kota Yogyakarta landai atau masih kondusif. Namun menurutnya harus melihat pengalaman-pengalaman lalu terkait gangguan kamtibmas pada masa pemilu maupun pilkada. Misalnya adanya pengrusakan alat peraga kampanye (APK) dan potensi terjadi keributan saat kampanye terbuka.

“Hal-hal itu yang harus diantisipasi. Tapi sekali lagi sampai saat ini keadaan landai. Hanya kita perlu waspada. Sebaiknya kita memang harus waspada agar bisa dicegah sejak dini,” tegas Subarjilan.

Dalam rapat itu, MPP dan lurah di Kota Yogyakarta juga diminta memperkuat koordinasi dengan Forkopimtren seperti danramil, kapolsek, Kantor Urusan Agama(KUA), puskesmas. Termasuk lembaga penyelenggara pemilu baik Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan dan seluruh jajarannya. Diharapkan dengan koordinasi kuat, bisa mencegah terjadinya persoalan-persoalan pemilu sejak dini dan diambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Selain itu  MPP dan lurah di Kota Yogyakarta juga harus menjaga netralitas ASN di masa pilkada.

Salah satu peserta rapat dari MPP Kemantren Kraton, Sumargandi menyampaikan selama ini di Kemantren Kraton dan Forkopimtren Kraton rutin melaksanakan kegiatan untuk koordinasi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Melibatkan Forkopimtren plus yakni dari Panwaslu di kecamatan, PPK, puskesmas, dan KUA. Menurutnya kondisi kamtibmas di wilayah Kemantren Kraton sampai saat ini masih aman. Kemantren Kraton mengampu 3 kelurahan dan lingkupnya berada di dalam benteng kraton sehingga mudah untuk mengantisipasi dan mengkondisikan.

“Kita sudah sering mengadakan koordinasi baik secara formal maupun informal. Alhamdulillah aman karena kita sudah mengkondisikan dengan koordinasi apabila ada sesuatu. Koordinasi lebih awal dan langsung mengkondisikan di wilayah,” tandas Sumargandi.(Tri)