Umbulharjo - Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong partisipasi korporasi dalam pembangunan daerah melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TLSP). Hingga saat ini, lebih dari 70 perusahaan telah bergabung dalam forum tersebut, mencatat peningkatan hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kota Yogyakarta, Agustin Wijayanti, saat ditemui di kantornya pada Senin (6/1/2025). Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan korporasi menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.

“Kami mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan DPMPTSP yang kegiatan monitoring perusahaan untuk penanaman modal. Kesempatan ini kami gunakan untuk memperkenalkan Forum TLSP. Langkah ini cukup efektif dalam menambah jumlah anggota forum,” ungkap Agustin.

Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kota Yogyakarta, Agustin Wijayanti

Menurut Agustin, peran korporasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sangat krusial, terutama dalam mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Dengan bantuan perusahaan, akselerasi pembangunan bisa lebih cepat. Jika pemerintah berlari 50 km/jam, tambahan kontribusi korporasi membuat kami bisa mencapai 60 km/jam. Meski belum signifikan, hal ini membuka peluang untuk menjangkau kebutuhan yang tidak dapat dicakup APBD,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara, realisasi program TLSP pada tahun 2024 mencakup bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sumbangan terbesar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) fokus pada penanggulangan kemiskinan, sementara lembaga sosial keagamaan dominan di bidang ekonomi, seperti pelatihan pemberdayaan masyarakat. Perusahaan perseroan terbatas sebagian besar berkontribusi pada bidang sosial.

“Sampai saat ini,  belum semua korporasi melaporkan, dan saat ini masih proses pelaporan,” kata Agustin.

Pihaknya terus berupaya mengkolaborasikan program agar tepat sasaran. Agustin memberikan contoh ada perusahaan sudah punya program pengentasan stunting, pihaknya akan melihat data untuk menentukan wilayah yang paling membutuhkan. Hal serupa juga diterapkan pada program pengelolaan sampah, di mana kami menyesuaikan kebutuhan dengan masukan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Agustin juga menyampaikan bahwa sasaran prioritas TLSP pada tahun 2025 akan disesuaikan dengan visi dan program wali kota terpilih. “Kami berusaha untuk membaca program-program yang beliau tawarkan melalui media, seperti peningkatan rumah tidak layak huni, satu kampung satu bidan, mungkin akan diarahkan ke permasalahan sampah juga,” katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta berharap semakin banyak perusahaan bergabung dalam Forum TLSP untuk bersama-sama menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kontribusi aktif dari korporasi, tantangan pembangunan daerah dapat diatasi lebih efektif, membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. (Chi)