Umbulharjo - Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan komitmen kuat dalam mengentaskan kasus stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan pelaksanaan berbagai program strategis. Langkah ini menjadi bagian dari upaya optimal untuk menurunkan angka kasus stunting di wilayah Kota Yogyakarta.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta turut berperan aktif dalam mendukung program ini. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Herristanti, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menggencarkan program-program pencegahan stunting, termasuk program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang dirancang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Program Genting mewadahi CSR untuk mendukung upaya pencegahan stunting. Saat ini, Dinas Kesehatan sudah memiliki anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT). Namun, ada sasaran yang belum tercover, khususnya balita dengan masalah gizi, seperti anak dengan berat badan tidak naik (T) atau anak yang membutuhkan intervensi lain,” ungkap Herristanti saat ditemui di Kantornya, Jumat (17/1).

Menurutnya, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan menjadi penting untuk mendata dan menangani sasaran yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Selain itu, DP3AP2KB juga telah melakukan survei ketahanan keluarga yang mengungkap beberapa faktor terkait stunting, seperti tingginya angka perokok di keluarga (hampir 50 persen), rumah tidak layak huni, serta kurangnya perhatian terhadap pola asuh pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Herristanti.

“Kami menggunakan survei ini sebagai acuan untuk kampanye informasi, edukasi, dan komunikasi (KIE) yang lebih tepat sasaran. Data ini bisa menjadi perhatian bagi lintas sektor untuk meningkatkan koordinasi dan langkah konkret,” tambah Herristanti.

Selain itu, upaya pencegahan stunting juga diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah terkait, seperti penyakit penyerta tuberkulosis, preeklampsia bahkan kelahiran tidak diinginkan, sanitasi, ekonomi, dan ketidakpatuhan administrasi kependudukan bagi pendatang yang bukan warga Kota Yogyakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, juga menjadi fokus perhatian.

“Tahun ini, kami berencana menggandeng Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk melakukan asesmen sampel di kelurahan. Kami juga bekerja sama dengan LPPM (Lembaga Pengabdian Masyarakat) untuk melibatkan mahasiswa dalam KKN Tematik yang bertujuan mendukung edukasi masyarakat secara langsung, fokus pada stunting,” ungkap Herristanti.

Dengan berbagai langkah kolaboratif ini, Herristanti berharap segala upaya yang dilakukan dapat menurunkan angka stunting secara signifikan, memberikan kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas bagi generasi mendatang. (Chi)