Umbulharjo – Pemerintah Kota Yogyakarta teru mendorong peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran.

Tercatat jumlah PUS di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebanyak 39.074 pasangan dengan kepesertaan KB aktif 63,51 persen. Sementara di tahun 2024 menjadi 37.870 pasangan dengan tingkat kepesertaan KB aktif 62,80 persen.

Analis Kebijakan Ahli Muda Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Ummatul Baroroh menjelaskan, secara capaian di tahun 2024 peserta KB aktif meningkat tapi secara jumlah menurun.

“Kalau jumlah angkanya itu turun karena ada PUS yang lulus, di mana usia PUS itu kan 15 sampai 49 tahun, jadi ada yang menopause dan ada juga yang memutuskan untuk menambah anak sehingga bukan tidak lagi menjadi peserta KB aktif,” jelasnya saat ditemui pada Selasa (21/1/2025) di Komplek Balai Kota.

Pihaknya menyatakan, cakupan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menggunakan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sepanjang tahun 2024 sebanyak 1.957 akseptor.

“KB MKJP yang paling banyak dipilih adalah IUD, setelah itu baru metode implan. Selanjutnya MKJP Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOW) atau vasektomi. Tentunya kesadaran masyarakat PUS harus terus didorong agar lebih memilih KB MKJP dibandingkan KB tradisional ataupun metode jangka pendek,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Umma, sosialisasi MKJP terus dilakukan di tiap wilayah baik melalui tenaga kesehatan di Puskesmas maupun kader KB. Di mana setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan, diberikan edukasi tentang metode KB yang bisa dipilih setelah melahirkan.

“Di fasilitas kesehatan tingkat pertama, setiap ibu hamil di trimester pertama diberitahu apa saja metode KB, kemudian trimester kedua mulai pemantapan, setelah melahirkan mau menggunakan KB apa,” lanjutnya.

Pihaknya mengatakan, ntuk mengakses KB MKJP, PUS dengan BPJS bisa mengaksesnya gratis di faskes tingkat pertama atau selanjutnya. Sementara PUS yang bukan peserta BPJS atau mandiri, juga bisa mengakses KB MKJP secara gratis melalui layanan dari DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

“Layanan MKJP gratis dari Pemkot secara reguler setidaknya satu bulan sekali, di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama baik itu Puskesmas, RSUD, RS Swasta, atau Klinik dan juga praktik bidan mandiri. Kami juga akan berikan fasilitasi tambahan bagi akseptor seperti konsumsi dan biaya transportasi,” terangnya.

Umma berharap, bagi PUS yang sudah mengakses KB MKJP juga bisa membagikan pengalamannya ke PUS lain di sekitarnya. Sehingga ada getok tular, informasi berantai dari mulut ke mulut untuk mengajak PUS melakukan KB.

“Dari DP3AP2KB juga ada petugas KB di masing-masing kemantren yang mendorong dan mengajak PUS untuk merencanakan kehamilan, jumlah anak dan jarak kelahiran untuk menuju keluarga yang berkualitas,” imbuhnya.

Simak informasi terbaru mengenai jadwal KB MKJP dari Pemkot Yogyakarta yang bisa diakses gratis melalui instagram DP3AP2KB Kota Yogyakarta di @dp3ap2kb_yk. (Jul)