UMBULHARJO — Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo untuk pertama kalinya menggelar acara Open House guna mendengarkan langsung keluh kesah warga Kota Yogyakarta. Acara tersebut berlangsung di Ruang Sadewa, Balaikota Yogyakarta, pada Rabu (5/3/2025). Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan warga untuk bersama-sama memajukan Kota Yogyakarta menuju yang lebih baik.

Dalam open house perdana ini sebanyak 13 warga Kota Yogya dan sejumlah komunitas bertemu langsung dengan Wali Kota Yogya beserta jajaran.

Dalam suasana yang hangat, Hasto menyambut kehadiran warga. Pihaknya, dengan penuh perhatian mendengarkan berbagai permasalahan yang disampaikan. Beberapa masukan yang diterima orang nomor satu di Kota Yogyakarta tersebut, antara lain terkait dengan rekayasa lalu lintas di kawasan Malioboro yang dirasakan kurang nyaman bagi warga khususnya di wilayah Sosrowijayan. "Dengan open house ini, kami mendapat masukan yang sangat natural dari warga yang merasakan langsung dampaknya," ungkapnya.

Selain itu, Hasto juga menerima keluhan mengenai dampak refocusing anggaran yang menyebabkan sebagian warga kehilangan akses pada bantuan pendidikan. 

Selain itu, beberapa warga yang sebelumnya terdaftar dalam Kartu Menuju Sejahtera (KMS) kini tidak lagi mendapatkan bantuan tersebut. Hasto menyadari bahwa jika masalah ini tidak didengarkan langsung oleh warga, mungkin tidak akan diketahui secara rinci.

"Dengan Open House ini, kami bisa mendengar langsung aspirasi warga. Tujuan saya sebenarnya ingin mendengarkan masalah-masalah yang dialami oleh publik. Ini sangat penting, karena kadang-kadang masalah pribadi atau situasi tertentu tidak akan terlihat jika tidak ada komunikasi langsung," tambah Hasto.

Ia berharap, agar kegiatan Open House yang diadakan setiap hari Rabu mulai pukul 05.30 - 09.00 WIB ini bisa menjadi wadah yang efektif bagi warga untuk menyampaikan keluhan dan masukan.

Tak hanya itu, dilain sisi pemerintah juga dapat merespons dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan lebih tepat sasaran. “Dengan mendengarkan langsung suara masyarakat, saya percaya dapat tercipta solusi yang lebih baik dan tepat guna untuk memajukan Kota Yogyakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu warga yang juga selaku Ketua Perkumpulan Narasita Perempuan Indonesia, Renny Anggriana Frahesty sangat mengapresiasi open house yang diselenggarakan oleh Wali Kota Yogyakarta.

Menurutnya, open house ini merupakan pertama kalinya yang diselenggarakan oleh pemimpin Kota Yogyakarta. “Saya sangat terkesan dengan adanya open house yang dilakukan oleh pemimpin Kota Yogyakarta yang merupakan pertama kalinya,” ujarnya.

Renny mengutarakan usulannya terkait pemberian pendidikan khususnya pendidikan reproduksi di sekolah-sekolah. 

“Karena Kota Yogyakarta masih banyak ditemui pernikahan anak, dengan membicarakan ini, beliau sangat memahami, bagaimana resiko dari peristiwa kehamilan yang tak dikehendaki. Disini resiko perceraian dini juga bisa terjadi. Saya akan ikut mengawal dan membantu sesuai kapasitas saya,” jelas Renny saat ditemui.

Pihaknya juga akan mengajak perempuan-perempuan di 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan untuk ikut mengawal proses realisasi pendidikan reproduksi di sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. 

"Saya kira ini bagian salurannya kepada masyarakat. Dengan jadwal yang padat, Wali Kota Yogyakarta memberikan waktunya kepada masyarakat untuk mendengarkan secara langsung keluh kesahnya mereka. Saya sangat terkesan dan menurut saya, ini harus dipergunakan oleh seluruh warga Kota Yogyakarta," katanya. 

Selanjutnya, salah satu warga Kelurahan Pringgokusuman, Eva mengungkapkan, kekecewaannya terkait pemutusan bantuan pangan non-tunai yang ia terima sebelumnya. Eva menjelaskan bahwa selama ini ia menerima bantuan pangan non-tunai, namun kini bantuan tersebut tidak lagi diterima, terutama karena adanya perubahan dalam program Jaminan Pendidikan Gratis (JPG).

"Awalnya, saya mendapatkan bantuan pangan non-tunai, namun sekarang bantuan tersebut dihentikan. Hal ini membuat kami kesulitan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga," katanya.

Eva berharap agar pihak berwenang dapat mengevaluasi kembali kebijakan yang diterapkan, agar bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga kurang mampu bisa kembali diteruskan. (Hes)