Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja_RKPD) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2016 dibuka Walikota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti di Grha Pandawa Balaikota Yogyakarta, Selasa, (24/3). Selanjutnya, mulai tanggal 26 Maret 2015 hingga 7 April 2015 nanti, akan dilaksanakan pembahasan Renja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Walikota dalam sambutannya mengatakan Undang Undang tentang pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Agar aktivitas pemerintah dan pembangunan berjalan baik maka dibutuhkan kecermatan dalam menentukan arah dan langkah menyusun program yang baik dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Mutu perencanaan yang tinggi akan mampu menjamin keberhasilan suatu program. Dan sebaliknya perencanaan dilakuka dengan kurang cermat dan asal-asalan maka bisa dipastika kinerja program akan sangat rendah bahkal gagal sama sekali,” ujar Walikota.

Walikota mengingatkan keberhasilan mendapat WTP 5 kali berturut-turut dan LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 mendapat nilai B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  harus menjadi cermin peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayan publik di kota Yogyakarta.

Walikota menambahkan keberhasilan itu tidak terlepas dari perencanaan . Perencanaan menurut Walikota, memegang peranan yang sangat penting . Selain itu sistem perencanaan yang dilakukan bertahap agar mengerucut pada kebutuhan riil masyarakat sehingga hasil pembangunan langsung diraskan oleh masyarakat.

“Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat  saya berharap dokumen perencanaan pembanguan yang dihasilkan mnanti benar-benar dapat menggambarkan kebutuhan  masyarakat dan menjadi panduan arah pembangunan bagi pemerintah kota Yogyakarta selama tahun 2016,” harap Walikota.  Walikota juga berharap program kegiatan pembanguan tahun 2016 harus mengarah pada visi pembanguan tahun 2012-2016 yakni Terwujudnya kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusi. Pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan.

Walikota menegaskan dalam bermusyawarah  merencanakan dokumen pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, dan berwawasan lingkungan. Pemiikran kearah pembanguan yang komprehensif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Edi Muhamad menjelaskan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2016 diprioritaskan pada 7 bidang yakni Sosial budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pertumbuhan ekonomi, Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur, Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang, serta Kinerja aparatur dan birokrasi.

Edi menjelaskan pembangunan  bidang  Sosial Budaya (Prioritas 1)  akan lebih ditekankan pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan penanggulangan kemiskinan. Bidang Kesehatan (Prioritas 2), penekanannya pada meningkatkan angka harapan hidup dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.Bidang Pendidikan (Prioritas 3), Edi mengatakan akan ditekankan pada terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya baca dan peningkatan kunjungan ke Taman Pintar. Bidang Pertumbuhan Ekonomi (Prioritas 4) diberi penekanan pada  peningkatan kualitas  ekonomi  masyarakat dan penurunan angka pengangguran. 

Pembangunan Wilayah  (Prioritas 5),  Pemkot Yogyakarta  membangun wilayah dan meningkatkan Infrastruktur  dengan menekankan  pada optimalisasi pelimpahan kewenangan  untuk peningkatan kualitas pembangunan di wilayah. Juga, menydiakan sarana prasarana perkotaan yang memadahi seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum (PJU), air limbah, drainase, persampahan san sarpras perhubungan.

Di bidang Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang (Prioritas 6),  Kepala Bappeda itu menjelaskan penekanan di bidang ini adalah pengendalian penataan ruang sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta, penataan Kawasan Sungai, peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP), pengurangan pencemaran air dan udara serta penguragan resiko bencana alam dan kebakaran.

Sedangkan, Kinerja Aparatur dan Birokrasi (Prioritas 7) ditekankan pada peningkatan akuntabilits kinerja pemerintah, mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam bidang ini permasalahan yang dijumpai adalah kurang optimalnya kinerja individu aparatur. Selain itu, rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mengalami  tern perkebangan menurun. Juga, persentase linmas per jumlah 10.000 pendudk mengalami tren menurun.

Permasalahan ini akan diakomodir melalu program  peningkatan kapasitas kelembagaan  dan ketatalaksanaan pemerintah daerah. Pelayanan pengadaan barang dan jasa. Peningkatan manajemen pnyelenggaraan  pemerintahan. Peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Peningkatan sistem pengawasan internal. Pengamanan penerimaan pajak daerah dan pengelolaan anggaran daerah. Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dan perimbangan. Pengembangan data informasi. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.Peningkatan SDM, Pelayana administrasi kepegawaian dan lain sebagainya.

Musrenbag Kota Yogyakarta untuk menyusun RKPD ini selanjutnya akan dilakukan pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016 dari tanggal 26 sampai dengan 7 April 2015.

Hadir pada Musrenbang Kota Yogyakarta, ketua LPMK, Para Lurah Camat ke Kota Yogyakarta, Akademisi, LSM, Tokoh Masyarakat. Nara sumber yang dihadirkan Kepala Bapedda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, dan dari Bappeda DIY. (@mix)