Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja_RKPD) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2016 dibuka Walikota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti di Grha Pandawa Balaikota Yogyakarta, Selasa, (24/3). Selanjutnya, mulai tanggal 26 Maret 2015 hingga 7 April 2015 nanti, akan dilaksanakan pembahasan Renja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Edi Muhamad dihadapan para ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) para lurah dan camat se-kota Yogyakarta memaparkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta tahun angggaran 2016.  Edi Muhammad menjelaskan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2016 diprioritaskan pada 7 bidang yakni Sosial budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pertumbuhan ekonomi, Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur, Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang, serta Kinerja aparatur dan birokrasi.

Prioritas 1 : Sosial Budaya

Edi menjelaskan pembangunan  bidang  Sosial Budaya   akan lebih ditekankan pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, permasalahan bidang  sosial budaya adalah jumlah organisasi yang ada di kota Yogyakarta mengalami penurunan, ratio Kekerasan Dalam Keluarga (KDRT) mengalami peningkatan juga penurunan angka kemiskinan yang cenderung masih kecil.

Untuk itu, Pemkot Yogyakarta akan mengatasi melalui program antara lain peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja, serta penempatan serta peluasan kesempatan kerja.  Pemkot juga akan mengembangkan kawasan transmigrasi, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial,  penanggulangan  kemiskinan, fasilitasi olahraga, pembinaan generasi muda, pengebangan nilai seni dan cagar budaya.

Prioritas 2: Kesehatan

Dalam Bidang Kesehatan Pemkot Yogyakarta memberikan penekanan pada meningkatkan angka harapan hidup dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang kesehatan menurut Edi adalah angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup meningkat dan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup meningkat. Sementara itu, cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan dan tidak memenuhi target nasional juga rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 3 orang anak dalam setiap keluarga. “Ini belum sesuai dengan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah Posyandu aktif juga menunjukkan tren perkembangan yang menurun,” ujar Edi.

Untuk mengatasi  permasalahan itu Pemkot Yogyakarta telah menyiapkan beberapa program yakni upaya peningkatan kesehatan, peningkatan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan, pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Selain itu,  diatasi melalui program regulasi pelayanan kesehatan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, peneltian dan pengembangan informasi kesehatan, penigkatan mutu pelayanan medis dan pelayanan penunjang, dan keperawatan. Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit dan keluarga berecana serta keluarga sejahtera.

Prioritas 3: Pendidkan

 Dalam Bidang Pendidikan  penekanannya  pada terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya baca dan peningkatan kunjungan ke Taman Pintar.  Edi menambahkan permasalahan di bidang pendidikan yakni rasio guru dengan murud di Kota Yogyakarta cendrung fluktuatif namun cenderung meningkat. Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA  menunjukkan tren perkembangan menurun. Rasio ketersdiaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah  SMA/SMK/MA menunjukkan tren perkembangan menurun, ditambah lagi rasio lulusan S1/S2/S3 juga mengalami penurunan.

Untuk itu, Pemkot Yogayakarta terus mendorong melalui program Wajib belajar 12 tahun, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dasar, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan informal. Juga, melalui program pengembangan pendidikan, Taman Pintar, komunikasi, teknologi informasi dan Aplikasi serta pembinaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca.

Prioritas 4 : Pertumbuhan Ekonomi

Edi menjelaskan pada Pertumbuhan Ekonomi itu akan diberi penekanan pada  peningkatan kualitas  ekonomi  masyarakat dan penurunan angka pengangguran.  Permasalahan pertumbuhan ekonomi  yang dihadapi adalah persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha di Kota Yogyakarta  cenderung mengalami penurunan sementara jumlah demo cenderung meningkat. Tingkat penganguran terbuka di Kota Yogyakarta masih tinggi. Disparitas pendapatan antar kecamatan juga cenderung meningkat. Sedangkan, angka pertisipasi angkatan kerja cenderung mengalami penurunan.

Untuk mengatasinya, Pemkot melalui SKPD terkait menyiapkan beberapa program seperti peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan lembaga keuangan mikro, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah serta peningkatan kualitas kebijakan pengembangan perekonomian dan investasi daerah.  Pemkot juga mendorong melalui pengembangan kerjasama daerah, pengembangan promosi dan kerjasama pariwisata serta pengembangan destinasi pariwisata. Selain itu, Pembinaan dan pengembangan pariwisata, pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM) dan peningkatan kesejahteraan petani perkotaan juga akan terus digalakkan.

Prioritas 5 : Pembangunan Wilayah Dan Peningkatan Infrastruktur

Pemkot Yogyakarta  membangun wilayah dan meningkatkan Infrastruktur  dengan menekankan pada optimalisasi pelimpahan kewenangan  untuk peningkatan kualitas pembangunan di wilayah. Juga, menydiakan sarana prasarana perkotaan yang memadahi seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum (PJU), air limbah, drainase, persampahan san sarpras perhubungan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur menurut Edi Muhammad adalah kurang optimalnya SDM di wilayah. Selain itu, persentase penduduk berakses air minum menunjukkkan kecenderungan semakin menurun. Indikator persentase panjang jalan  dengan jumlah kendaraan cenderung mengalami penurunan.  Juga, indikator jumlah orang yang terangkut angkutan umum mengalami penurunan.

Semua  masalah itu akan diatasi  melalui program pengembangan rencana rinci dan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.  Juga, dilakukan peningkatan dan pemeliharaan pengairan, drainase, SAL, pengelolaan persampahan, peningatan pemeliharaan gedung pemerintah, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan  sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan. Pemeliharaan sarana prasarana  kebersiahan , ketertiban dan kemanan pasar.

Prioritas 6 : Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang  

Kepala Bappeda menjelaskan penekanan di bidang ini adalah pengendalian penataan ruang sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta, penataan Kawasan Sungai, peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP), pengurangan pencemaran air dan udara serta penguragan resiko bencana alam dan kebakaran.

Dijelaskan, permasalahan yang timbul dari bidang ini adalah rasio banguan ber-IMB per satuan bangunan menunjukkan nilai yang cenderung menurun. Rasio RTHP per satuan luas wilayah berHPL/HGB menunjukkan kecenderungan menurun. Persentase rumah tinggal bersanitasi cenderung menurun. Jumlah uji KIR Angkutan umum cenderung menurun serta kepemilikan  KIR angkutan umum menunjukkan penurunan yang cuup signifikan.

Hal ini akan ditempuh dengan program penataan kawasan sungai, fasilitasi pertanahan, pengelolaan RTHP, Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan akses informasi  sumber daya lingkungan  hidup, konservasi Sumber daya alaam, kesiapsiagaan dan pengendalian kebakaran serta bencana alam.

Prioritas 7: Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Kinerja Aparatur dan Birokrasi ditekankan pada peningkatan akuntabilits kinerja pemerintah, mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam bidang ini permasalahan yang dijumpai adalah kurang optimalnya kinerja individu aparatur. Selain itu, rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mengalami  tern perkebangan menurun. Juga, persentase linmas per jumlah 10.000 pendudk mengalami tren menurun.

Permasalahan ini akan diakomodir melalu program  peningkatan kapasitas kelembagaan  dan ketatalaksanaan pemerintah daerah. Pelayanan pengadaan barang dan jasa. Peningkatan manajemen pnyelenggaraan  pemerintahan. Peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Peningkatan sistem pengawasan internal. Pengamanan penerimaan pajak daerah dan pengelolaan anggaran daerah. Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dan perimbangan. Pengembangan data informasi. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.Peningkatan SDM, Pelayanan administrasi kepegawaian dan lain sebagainya. (@mix)