Lembaga Administrasi Negara  (LAN) memercayakan Kota Yogyakarta untuk menjadi laboratorium inovasi daerah. Kepercayaan LAN itu diberikan karena Pemerintah Kota Yogyakarta dianggap siap dan memiliki komitmen untuk menjadi laboratorium inovasi.

Menurut Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Basseng,  tidak semua daerah mau menjadi  laboratorium inovasi. Beberapa daerah menolak tawaran itu, karena menganggap inovasi itu sebagai sesuatu yang merepotkan,  tidak lazim dan menabrak aturan.

“Banyak mindset yang belum tepat tentang apa yang itu inovasi. Tetapi Kota Yogyakarta dengan sigap, tepat dan smart dan  justeru  ingin menjadi Kota pertama di Indonesia yang menjadi laboratorium inovasi dari Lembaga Administrasi Negara,” ujar Basseng di lokasi, Rabu (25/3). 

Sejauh ini lanjut Basseng, SKPD di tiap propinsi di Indonesia, telah diminta untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka. Hanya saja, yang saat ini masih perlu dikritisi ialah sejumlah SKPD masih membuat inovasi yang terkesan asal jadi.

" Kalau dampak ke internal SKPD itu besar namun dampak ke masyarakat kecil, itu perlu dikaji ulang, jadi kita tekankan pada dampak positif kepada masyarakat," imbuhnya.

Karena lanjutnya, pada dasarnya PNS di tiap SKPD sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh stakeholder, sementara LAN hanya menjadi pihak pemantik.

Pihaknya meyakini, inovasi menjadi salah satu bentuk yang dilakukan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Maksimal (SPM). Dan tentunya tidak akan memfasilitasi inovasi atau terobosan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Karena sebagai PNS harus tetap patuh dengan aturan.

Dari 512 kabupaten/kota di Indonesia, pada 2015, LAN memfasilitasi inovasi di lima kabupaten/kota yang kini sudah mencapai tahapan design perencanaan aksi inovasi, antara lain: Kota Yogya, Majalengka, Pontianak, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Enim. Dengan anggaran cost sharing bersama Pemerintah Daerah.

"Harapannya Kota Yogya bisa jadi lumbung inovasi, dan bisa jadi rujukan kabupaten/kota lainnya di Indonesia," harapnya.

Sementara itu, Sekda Kota Yogya Titik Sulastri mengajak semua jajaran SKPD untuk melakukan inovasi  yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan di kota Yogyakarta. Inovasi daerah dilihat dari empat hal yakni  berkaitan dengan tata kelola pemerintahan; Pelayanan Publik; Pemberdayaan Masyarakat; dan Daya saing daerah..

Di kesempatan yang sama, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jogja, Kris Sarjono Sutejo menyampaikan bahwa terkait inovasi, Pemkot Yogya menitikberatkan pada empat prinsip, yakni pemberdayaan masyarakat, teknologi informasi, pelayanan publik, daya saing daerah.

Inovasi dinyatakan telah dilakukan dan diajukan oleh 93 SKPD dan unit kerja. Masing-masing ada yang menyampaikan lebih dari satu jenis inovasi untuk disetujui WaliKota Yogyakarta. (Han)