Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti terpilih sebagai salah satu kepala daerah yang dianggap berprestasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya tanda kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha. Tanda kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di acara Hari Otonomi Daerah ke-19 yang dirayakan di Istana Negara, Selasa (28/04).

Penghargaan Satya Lencana Bakti Praja Nugraha merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden dalam hal pengelolaan manajemen pemerintahan.  Selain Haryadi, Presiden Jokowi juga menyematkan penghargaan tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Walikota Surabaya, Walikota Cimahi, serta Bupati Sidoarjo.

Selain itu dalam acara yang sama, Pemerintah Kota Yogyakarta juga masuk dalam jajaran 10 besar Pemerintah Kota dengan kinerja terbaik dan penghargaan ini menjadi penghargaan keempat yang diterima oleh pemkot secara berturut-turut.

Penghargaan ini didasarkan atas penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibantu oleh sejumlah lembaga. Selain Yogyakarta, kota lain yang juga masuk 10 besar pemerintahan daerah dengan kinerja terbaik adalah Blitar, Cimahi, Depok, Madiun, Mojokerto, Probolinggo, Samarinda, Semarang, dan Surabaya.

Dalam acara tersebut Presiden meminta kepada kepala daerah untuk memanfaatkan otonomi daerah sebagai jalan untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi masing-masing. “Otonomi Daerah telah menumbuhkan inovasi dan praktik yang baik, Jika tidak ada otonomi daerah, saya yakin inovasi di daerah terbatas” kata Presiden.

Jokowi menambahkan, otonomi daerah harus diletakkan dalam konteks kepentingan nasional, yakni masuk ke era globalisasi dan semua harus mampu memenangi kompetisi tersebut.

Presiden mengingatkan awal 2016 yang akan datang, masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) akan berlaku dan semua pihak saat ini belum tahu apa yang akan terjadi “Saya titip pada kepala daerah ini agar disampaikan kepada masyarakat agar kita harus bersiap-siap menghadapi globalisasi, namun jika melihat kondisi yang ada, saya yakin kita mampu berkompetisi dan bersaing dengan negara di ASEAN” tegasnya.

Untuk menghadapi tantangan itu, Presiden menengaskan perlu banyak langkah yang harus dilakukan, antara lain memperbaiki layanan publik, tata kelola, dan ketimpangan pembangunan “Otonomi harus menjadi bagian dari upaya mendorong konektivitas antar daerah” katanya.

 
Di temuai seusainya menerima penghargaan, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatkan, penghargaan ini dipersembahkan untuk warga Kota Yogyakarta yang telah bekerja keras untuk kemajuan Kota Yogyakarta. Kerjasama tersebut, menurut Haryadi mestinya dari elemen masyarakat, dewan, dan pemerintahan itu sendiri.

“ Penghargaan ini patut diperoleh Warga masyarakat Kota Yogyakarta, atas kerja kerasnya, sebab tanpa masyarakat, kita tidak bisa berbuat banyak, dan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama, sehingga penghargaan ini Pantas kita dapatkan”, tandas Walikota.

Hal senada dikatakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Drs. Zenni, Kota Yogakarta dalam mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha telah memalui Proses yang panjang, proses tersebut diantaranya pengelolaan menejemen Pemerintahan meliputi kewajiban laporan urusan Pemerintahan yang sifatnya urusan wajib sejumlah 26 kriteria mengenai urusan pelayanan kepada masyarakat, serta enam kriteria urusan pilihan menyangkut tentang potensi daerah yang dikembangkan.

“ Penghargaan ini harus melalui penerimaan penghargaan sebelumnya yakni Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha yang harus diraih selama tiga kali berturut-turut, proses ini telah dilalui oleh pemeritah Kota Yogyakarta. Selain penghargaan yang telah diraih sebelumnya, ada 136 indikator untuk menilai kinerja pemerintah Kota Yogyakarta”, katanya.

Kedepan Zenni optimis untuk menerima menghargaan kembali, sebab Penghargaan tersebut merupakan kontribusi dari semua pihak untuk melakukan pengelolaan manajemen pemerintahan, dan pengelolaan pemerintahan tersebut telah dilakukan secara dan menurut aturan main yang berlaku.