Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah yang populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Pada pelaksanaannya, Musrenbang tidak selalu menjadi pengalaman yang kaya dan aspiratif bagi masyarakat. Bahkan di kebanyakan tempat, Musrenbang sering kali hanya menjadi bagian dari sebuah “ritual” tahunan dalam proses perencanaan, bahkan belum menjadi ajang bersahabat bagi kelompok miskin dan perempuan.

Akan halnya dengan Kelurahan Karangwaru pada Sabtu malam (30/01) melaksanakan Musrenbang yang berlangsung di Gedung Serbaguna, Kelurahan Karangwaru. Musrenbang yang mengusung tema "Dengan Semangat 'Segoro Amarto' Kita Wujudkan 'Karangwaru Nyaman Huni'" tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Yogyakarta didampingi oleh DPRD Kota Yogyakarta, Camat Tegalrejo, Polsek Tegalrejo, Lurah Karangwaru, Ketua RW, LPMK, karang taruna, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 

Lurah Karangwaru Suhardi, SIP mengatakan acara Musrenbang ini sangat penting untuk diikuti terutama oleh pelaku pembangunan yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Sinergi antara program RT atau RW dengan satuan kerja perangkat daerah sangat dibutuhkan supaya partisipasi dan atensi warga kepada pemerintah bisa bertemu.

“Musrenbang harus dilakukan dengan tertib, lancar dan penuh kesungguhan karena merupakan perpaduan antara program yang bersifat top down dan bottom up,” ujarnya.

Potensi Selingkuh Anggaran

Selanjutnya, dalam sambutannya, Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono menyampaikan supaya lebih menjamin terwujudnya kebutuhan masyarakat, pendekatan kewilayahan dilaksanakan sebagai acuan dalam kerangka perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta, karena itu ia berharap para peserta musrenbang betul-betul  mengerti tentang anggaran yang dibahas pada musrenbang kali ini.

“Pendekatan kewilayahan lebih menjamin terwujudnya kebutuhan masyarakat, orientasi pembangunan berada pada kebutuhan masyarakat sebagai faktor pendorong dalam sebuah proses pembangunan, jadi aspek masyarakat lebih ditegaskan sebagai subyek pembangunan di tahun 2016 ini,” tuturnya.

Ia mengingatkan kepada para lurah dan LPMK untuk berhati-hati dengan anggaran abal-abal yang tiba-tiba muncul tanpa ada perencanaan untuk pembangunan di masyarakat. Kalau itu terjadi maka menurutnya akan menimbulkan masalah.

“Kegiatan yang belum terwadahi dan sangat dibutuhkan masyarakat bisa diusulkan pada saat pembahasan APBD perubahan nanti. Selain itu, pemahaman terhadap keseimbangan anggaran juga merupakan hal penting untuk dipahami, khususnya pada naiknya belanja, agar tidak terjadi potensi perselingkuhan anggaran,” pungkasnya. (cok)