Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogya menggelar (FGD) Focus Grup Discussion dalam upaya meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Rapat yang  digelar di ruang rapat code Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya, tersebut dibuka oleh sekretaris TKPK Kota Yogyakarta Edy Muhammad dan dihadiri serta kepala instansi terkait penanggulangan kemiskinan.

Menurut Edy, Ada 45 tim TKPK kelurahan di Kota Yogyakarta dan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari Perda nomer 23 tahun 2009. Pembentukan tim sendiri dilakukan melalui Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta no 261 tahun 2014.

"Tugas inti tim ini adalah melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di Yogyakarta" ujarnya, Kamis (11/2).

Menurut Edy, parameter yang digunakan adalah parameter berdasarkan kondisi lokal Kota Yogyakarta sendiri.

“Setidaknya ada tujuh aspek yang dijadikan dasar untuk pendataan warga miskin ini. Ketujuh aspek tersebut adalah aspek pendapatan, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan sosial” tandasnya.

Dari hasil pendataan tersebut jumlah warga miskin di Kota Yogyakarta pada 2014 lalu sebanyak 60.230 jiwa menurun dibanding  2013 yang mencapai 64.699 jiwa. Penduduk miskin ini merupakan pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS).

“Merekalah yang akan menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan yang dilakukan TKPK ini. TKPK sendiri beranggotakan beberapa SKPD terkait,  tokoh masyarakat, pengusaha dan perguruan tinggi” katanya.

Ia menambahkan TKPK akan kembali menggandeng perusahaan – perusahaan untuk ikut serta mendukung program penanggulangan kemiskinan. Nantinya perusahaan-perusahaan tersebut akan ikut membantu melalui program corporate social responsibility atau CSR.

Nantinya CSR akan berasal dari beragam perusahaan, baik itu BUMN, BUMD atau pihak swasta lain. Terkait dengan jumlah, TKPK belum bisa memastikan data yang valid dan rinci. Namun transparansi akan terus dilakukan dengan memberikan laporan mengenai pengunaan dana. Salah satu bentuk upaya transparansi adalah dengan melakukan gathering dengan perusahaan-perusahaan tersebut

Tim ini diharapkan bisa menjadi ujung tombak penanggulangan kmiskinan yang ada di Kota Yogya. Selain itu juga bisa menyajikan data yang valid sehingga nantinya program yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“TKPK ini merupakan jawaban atas keluhan dari masyarakat yang selama ini mengeluh minimnya partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan,” katanya

Harapannya, program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran sehingga angka kemiskinan bisa turun sesuai dengan target yang ditetapkan. (Han)