Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memiliki komitmen kuat untuk memodernisasi pengadaan barang dan jasa. Dengan komitmen tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadikan Kota Yogya sebagai salah satu percontohan (pilot project) modernisasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Hal ini diwujudkan dalam sebuah penandatanganan nota kesepahaman Program Modernisasi Pengadaan Fase II, Kamis (14/4) di Hotel Bidakara Jakarta.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menandatangani langsung kesepahaman tersebut dengan Kepala LKPP Agus Prabowo

Agus Prabowo, mengatakan hal ini dilakukan supaya mendapatkan efisiensi dan efektifitas dari anggaran. Dengan percontohan ini diharapkan, agar tata kelola dan pelayanan dari pemerintah semakin baik. Sehingga penyerapan anggaran lebih cepat.

Ia menjelaskan, MoU tersebut bertujuan untuk mengembangkan ULP yang terpilih sebagai model bagi pengembangan ULP lainnya, mewujudkan sistem, prosedur dan kelembagaan ULP percontohan yang menjamin pngadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan

Selain itu, juga meweujudkan SDM yang memiliki kompetensi dan integritas serta profesionalitas yang tinggi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jas di ULP percontohan.

“Selanjutnya untuk mengembangkan sistem manajemen informasi pengadaan di ULP percontohan serta meningkatkan peran masyarakat, asosiasi pengusaha dan media massa sebagai bagian kontrol publik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menyampaikan apresiasi kepada LKPP yang tidak henti-hentinya memberikan arahan, bimbingan serta dorongan untuk memodernisasi ULP Kota Yogta menjadi ULP Percontohan.

Menurutnya MoU tersebut mengandung arti, bahwa Kota Yogya ikut diperhitungkan di tingkat nasional, karena kegiatan ULP dikerjakan dengan professional dan akuntabel.

“Pemkot Yogya juga berkomitmen untuk memodernisasi proses pengadaan barang/jasa sesuai arahan LKPP” tandas Walikota.

Hal Senada Dikatakan Kepala Pengendalian Pembangunan (Dalbang) Kota Yogya, Wasesa  yang berkomitmen mengembangkan ULP Kota Yogya.

“Dengan MoU ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama merealisasikan penyelenggaraan pengaadaan barang/jasa di ULP Kota Yogya, agar menjadi lebih efektif efisien akuntabel, adil dan transparan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif MCA Indonesia Bonaria Siahaan, menambahkan kalau tidak didukung dengan sistem yang baik dan efisien, rawan sekali kegiatan pengadaan. Karena, kata dia, tanpa pengadaan tidak ada kegiatan pembangunan. MCA Indonesia adalah lembaga yang terlibat dalam kegiatan percontohan ini. Ini adalah lembaga bersama antara Indonesia dan Amerika. (Han)