Sebanyak 30 peserta Diklatpim Tingkat IV angkatan XXVI Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) melakukan benchmarking atau patok banding terhadap beberapa best practice di Pemerintah Kota Yogyakarta. Rombongan yang dipimpin oleh Kepala Balai Diklat KPP, Ir. Hasrat AS, M.Si diterima oleh Staf Ahli Walikota Bidang Administrasi Umum, Drs. Tri Widayanto di Ruang Yudhistira, Rabu (15/6) siang.

Menurut Hasrat, Pemkot Yogyakarta dipilih sebagai tujuan benchmarking karena dinilai telah berhasil melakukan berbagai inovasi di berbagai layanan publik, lebih lanjut Hasrat juga mengapresiasi sinergitas antara tradisi dan modernitas yang ada di Kota Yogyakarta serta bagaimana padupadan tersebut diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

“Seperti kita tahu, banyak keunggulan serta inovasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelayanan publik, selain itu Yogyakarta sebagai kota budaya yang masih memegang erat tradisi ternyata mampu bersinergi dengan modernitas dan sinergitas tersebut juga diterapkan dalam tata kelola pemerintahan. Kami berarap dalam kunjungan ini kami mampu memahami keunggulan kota Yogyakarata dan memetik pengalaman Kota Yogyakarta dalam berinovasi” Jelas Hasrat.

Sementara itu, Walikota Yogyakarta. Drs. H. Haryadi Suyuti melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Tri Widayanto menyatakan apresiasinya terhadap rombongan Diklatpim yang telah memilih Yogyakarta sebagai benchmark. Menurut Walikota, hal tersebut menunjukkan atensi terhadap perkembangan pembangunan Kota Yogyakarta “Kehadiran tamu-tamu dari seluruh penjuru nusantara ke Kota Yogyakarta merupakan kebanggaan bagi kami karena menunjukkan perhatian terhadap perkembangan pembangunan Kota Yogyakarta yang saat ini sedang giat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat” Demikian diungkapkan Walikota.

Dalam kunjungan kali ini, terdapat tiga SKPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang menjadi fokus benchmarking, yaitu Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan).

Bagian Humas dan Informasi melalui inovasi UPIK dinilai berhasil membangun dialektka antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan stakeholder sehingga komunikasi antara keduanya menjadi optimal, sementara itu dari Disperindagkoptan, peserta Diklatpim mempelajari kebijakan pengembangan UMKM melalui pelatihan Home Business Camp (HBC). Selain itu peserta juga diajak melihat langsung pelayanan satu atap yang dilakukan oleh Dinas Perizinan. Salah satu peserta, Yudi mengaku kagum dengan layanan 27 jenis izin yang dilayani pada satu SKPD “Pelayanan satu atap seperti ini belum banyak kami temui di daerah lain, hal ini tentu akan memudahkan warga dalam mengurus perizinan” Imbuhnya. (ams)