Peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) APBD ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan jaminan kesehatan semesta atau universal health care, dengan tujuan menghapuskan hambatan finansial bagi masyarakat dalam menjangkau pelayanan yang komprehensif dan bermutu, hal ini dikatan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam acara Penyerahan Kartu Indonesia sehat di Ruang Bhima, Kamis (11/08)

Dikatakan, tanpa kesehatan yang prima, masyarakat tidak bisa menikmati hidup sepenuhnya. Oleh sebab itu, perlindungan jaminan kesehatan sangat penting diberikan dari mulai bayi hingga saat lanjut usia. Sejak diberlakukannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, saat ini seluruh masyarakat sudah dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas.                

Lebih rinci Walikota Yogyakarta menjelaskan, hingga akhir Maret 2016, penyelenggaraan JKN sudah berhasil memberikan perlindungan kepada 84,34 % penduduk Kota Yogyakarta atau sebanyak 344.121 jiwa, termasuk bagi masyarakat kelompok kurang mampu atau kategori Penerima Bantuan Iuran di Kota Yogyakarta yang mencapai 114.647 orang.

“Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pemberian KIS APBD ini adalah bukti kesungguhan Pemerintah Kota Yogyakarta  dalam memberikan perlindungan jaminan sosial termasuk perlidungan aspek kesehatan. Dan mulai saat ini saya berharap bapak ibu ekalian, agar tidak ragu lagi saat berkunjung ke pusat layanan kesehatan sebab sudah dijamin dan dilindungi oleh Pemerintah.”, katanya                                             

Haryadi menambahkan, melalui langkah ini akan mempercepat peningkatan cakupan JKN secara keseluruhan guna mewujdukan kesehatan semesta bagi masyarakat. Integrasi layanan Jamkesda ke JKN melalui BPJS Kesehatan harus dilakukan mengingat peserta program Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan ketika berada di daerahnya sendiri, dan sebagai peserta BPJS Kesehatan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indoensia.

 “Kami berharap, penerima Kartu Indonesia Sehat APBD ini benar-benar tepat sasaran dan tepat guna sebab telah melalui tahapan verifikasi dan pencocokan di lapangan. Dan mudah-mudahan Kartu KIS ini dapat digunakan Bapak/Ibu dengan sebaik-baiknya dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta. Kami terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dengan seluruh stake holder terkait sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta mampu menjawab keluhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang saat ini semakin kompleks”, Imbuh Walikota.

Walikota Yogyakarta optimis, dengan upaya tersebut pihaknya akan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diimbangi dengan penguatan fasilitas kesehatan tingkat primer di Puskesmas. Terlebih lagi saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta juga memiliki RS Pratama yang mempunyai peran, fungsi dan tugas pelayanan kesehatan pada kelompok masyarakat pra sejahtera.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Hadi Mohctar, SE mengatakan, bagi warga miskin yang tidak mampu, iurannya ditanggung Pemerintah. Kelompok tersebut dinamakan Penerima Bantuan Iuran (PBI), di kota yogyakarta  jumlahnya mencapai  114.647 orang. Para penerima bantuan tersebut berhak memperoleh pelayanan kesehatan disemua Yankes yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), termasuk bila perlu rawat inap dikamar kelas III. Daftar PBI akan ditinjau setiap 6 bulan sekali untuk memastikan ketepatan sasaran penerima

“ Data Kami Mapping Kepesertaan JKN/BPJS sampai dengan 2016 adalah PBI APBN/Jamkesmas 114.647, Non PBI sebanyak 233.575, total kepesertaan 348.222 atau 85,34 persen penduduk Kota. Sedangkan Data Kemiskinan Kota Yogyakarta penerima KMS sejumlah 60.195 jiwa dengan kepesertaan jaminan Kesehatan, KMS Peserta PBI APBN/ Jamkesmas/KIS adalah 35.856. 5961 merupakan Peserta Non PBI atau Mandiri/ Pekerja upah. Jumlah yang telah memiliki Jamkesta (Jamkesos) sebesar 3.128. 71 orang telah memiliki Jamkessus (Jamkesos), dan 4.966 diusulkan pengganti Jamkesta (Jamkesos) serta Peserta PBI APBD Kota Yogyakarta per Juli 2016 sebanyak 10.213”, katanya.