Ketua PKK Kota Yogyakarta isteri Walikota terpilih, Hj. Tri Kirana Muslidatun dikukuhkan kembali sebagi Ketua PKK Kota yogyakarta  pereode 2017-2022, pengukuhan kali ini bersamaan dengan ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulonprogo, pengukuhan berlangsung di Pracimosono Komplek Kepatihan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (31/05).

Dalam sambutannya Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutannya mengatakan, peran wanita sebagai pendamping suami tidak hanya sebatas konco wingking atau sebagai Garwo sigaraning nyowo, namun harus dipahami sebagai peran yang saling melengkapi.

Ditambahkan Sultan, perbedaan peran sosial disesuaikan dengan sifat wanita yang tidak lepas dari kodratnya. Konsekwensinya harus menerapkan konsep Saling, yakni saling menyayangi, saling mempercayai, menghargai dan menghrmati kedudukan dan profesi masing-masing, sehingga bsa saling mengisi untuk menumbuhkan suasana kehidupan keluarga harmonis sebagai suritauladan ibu-ibu yang lain.

Lebih lanjut Sultan mengatakan, ketua PKK harus jadi pelopor, agar PKK menjadi organisasi yang memberi manfaat nyata di Masyarakat, meskipun modernisasi telah menjauhkan wanita dari akar budaya yang secara sadar menanggalkan nilai-nilai kultural yang dianggap sebagai penghambat kemodernan, akibatnya terjadi distorsi nilai moral, hal ini dapat dilihat merebaknya tindak korupsi serta keterlibatan dalam penggunan narkoba.

Sultan Berharap, menyadari betapa bahayanya problem keluarga dan kemasyarakatan yang akan mempengaruhi terbentuknya generasi yang berkualitas , kiranya perlu upaya pembenahan, membangkitkan dan mesosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal untuk membangun identitas-identitas sebagai wanita utama.

“ Untuk itu ada baiknya, jika wanita masa kini menengok kembali dan mempelajari nilai-nilai wuang wuruk khasanah budaya jawa”, kata Sultan.

Sementara itu GKR Hemas seusainya melantik Ketua Tim penggerk PKK Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam sambutannya menjelaskan, PKK harus membuat hubungan kerja yang selaras dan serasi antara Pemerintah daerah dan Tim Penggerak PKK, sebagai pemegang dan pelaksana amanat masyarakat.

Dijelaskan, apabila dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik eksekutif dan legislatif yang pada hakekatnya perwujudan aspirasi masyarakat yang diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan dengan secara bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan dengan orientasi hasil terbaiknya.

Hal senada dikatakan Trikirana atau Ana Haryadi, dengan tugas yang diimbankanya saat ini akan dilaksanakan secara maksimal dan memberdayakan masyarakat secara maksimal, sebab tanpa kerjasama dengan masyarakat PKK tidak ada artinya.

“ Saya akan bekerja secara maksimal, untuk memenuhi apa yang diinginkan masyarakat, sebab masyarakatlah yang harus dilayani, saya akan bekerja sama dengan semua warga, untuk Kota Yogyakarta”, katanya.(And)