Wakil Walikota Yogyakarta, Drs. Heroe Poerwadi  mengajak semua Organisasi Perangkat Daerah, khsususnya pejabat  untuk siap membuka semua informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah mengamanatkan bahwa pada dasarnya semua informasi harus bisa diakses oleh masyarakat. Kecuali yang memang tidak harus diakses. Artinya, tidak ada informasi yang tidak bisa diakses oleh masyarakat. Kecuali tentang kerahasiaan negara. Demikian dikatakan Wakil Walikota Yogyakarta  Drs. Heroe Poerwadi pada acara workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta, Kamis, (13/07/2017).

“Oleh karena itu kita semua harus punya bagian yang khusus mengelola informasi ini.  Masyarakat yang akan mendapatkan informasi harus dilayani. Jadi kita harus mempersiapkannya dengan baik,” ujar Wakil Walikota.

Wakil Walikota juga tidak mau ada pejabatnya yang  masih mengatakan belum bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat. “Tidak ada lagi kata kata yang mengatakan saya belum  bisa menjawab,” katanya.

Wakil Walikota  menambahkan sumber dari semua yang dikerjakan adalah data dan  informasi.  Dinas Kominfo dan Persandian diharap mampu mengelola data dan informasi tentang  penyelenggaran pemerintahan dengan baik, kemudian mampu pula menjawab semua pertanyaan  dari masyarakat terkait dengan pemerintahan berdasarkan data. Wakil Walikota yang akrab disapa Heru itu  berharap siapapun orangnya ketika ada pertanyaan harus mampu memberikan jawaban dengan baik.

Ditambahkan, era informasi sekarang ini sudah masuk kedalam  wilayah perseorangan. Setiap orang bisa menyampaikan informasi apapun dan kapanpun. Termasuk kritik dan perkembangan apapun yang dialami, dilakukan dan disampaikan.

“Jadi, ini merupakan sebuah tantangan dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, terutama untuk mampu lebih aktif  menyampaikan informasi ke masyarakat.  Tujuannya adalah untuk masyarakat tahu  seluruh proses kebijakan yang ada di Pemkot serta apa yang akan dilakukan dan dicapai,”.ujarnya.  

Selfie Pendorong Masuknya Informasi

Heroe menambahkan di era media sosial dewasa ini banyak orang gemar melakukan kegiatan selfie. Kegiatan selfie itu akan mendorong masuknya informasi. Semua Perangkat Pemerintah  (OPD) harus mampu membuat jaringan informasi ke seluruh media sosial.  Untuk itu, Heroe meminta Kominfosandi berperan aktif  untuk  membuat akun di media sosial yang berfungsi menyampaikan informasi dan menjawab persoalan baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. “Saya minta Kominfo aktif untuk  membuat akun yang fungsinya menyampaikan informasi dan menjawab persoalan  baik di tingkat kota, kecamatan atau kelurahan.  Harus. Agar agar informasi-informasi sampai ke siapa saja,” tambahnya.

Heroe menilai sekarang ini  setiap warga sudah memiliki kemampuan untuk beraktualisasi menyampaikan informasi melalui media sosial. Informasi melalui media sosial juga akan memperngaruhi setiap kebijakan pemerintah. “Tidak  seperti jaman dahulu. Untuk menyampaikan informasi harus menunggu rapat atau bertemu dengan si anu (seseorang). Sekarang itu setiap saat, apa yang dirasakan  atau dialami dapat lang sung disampaikan informasi , diunggah ke publik dan itu dapat mempengaruhi kebijakan,”imbuhnya.

Untuk menjawab tantangan itu dibutuhkan perangkat di Pemkot Yogyakarta yang dapat menjalankan, menjaga dan menyampaikan infromasi itu dengan baik kepada masyarakat. Heroe mengatakan untuk itu perlu pengelolaan informasi dan kebijakan di seluruh kota.  Sehingga nantinya para pejabat pengelola informasi bisa mengakses. Selain itu,  diperlukan adanya kemampuan yang profesional bagi para pengelola informasi, sehingga mampu menyampaikan informasi dengan baik. Juga, diperlukan adanya sistem penataan cara informasi ke publik dan cara informasi internal Pemkot Yogyakarta agar  proses komunikasi di jajaran Pemkot  akan berjalan lebih mudah.

Wakil Walikota itu juga mengatakan perlu ada akun resmi di media sosial yang dikelola dalam bentuk jaringan. Dia   berencana akan  mengumpulkan semua OPD yang memiliki akun di  media sosial dan membentuk sebuah jaringan. Karena menurutnya masing masing OPD sudah memiliki akun di media sosial. “Itu semua sudah ada . sebagian sudah ada. di kecamatan, kelurahan sudah ada. Cuma belum dikumpulkan menjadi sebuah potensi dalam bentuk jaringan.  Perlu ada akun resmi. Saya minta semua instansi berkumpul,  yang punya akun di FB, Instagram, dan media sosial lain untuk membangun jaringan,” tambahnya.

Heroe memerintahkan agar Dinas Kominfo dan Persandian terus mengupdate berita di website milik Pemkot itu setiap hari. “Saya juga meminta agar website yang dikelola juga harus diupdate setiap hari.  Masyarakat sekarang menggunakan media seperti itu,” kata Heroe. 

Selain Wakil Walikota Workshop PPID kali ini menghadirkan narasumber (pemateri)  dari Komisi Informasi Pusat  yang membahas tentang Peemahaman Integrasi Data yang berkaitan dengan Informasi Publik. Juga, mengahdirkan narasumber dari  KI Daerah Propinsi DIY, Ombudsman dan  Plt. Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta. Peserta workshop sebanyak 145 orang  berasal dari PPID Pembantu Kota Yogyakarta, PPID DIY, para Camat, dan Lurah.

Plt. Dinas Kominfo dan Persandian , Ig. Tris hastono, dalam laporan mengatakan tujuan workshop ini adalah untuk memotivasi PPID, PPID Pembantu dan Struktural OPD Kota Yogyakarta untuk memahami keberadaan , tugas, wewnang dan tanggung jawab  mereka. Dirinya berharap workshop ini menghasilkan peningkatkan kualitas layanan informasi publik oleh PPID , PPID Pembantu dan Struktural pada masing-masing OPD. Sehingga dapat terhindarnya sengketa informasi publik. (@mix)