Wawali Buka Lokakarya Pengurangan Resiko Bencana

Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan langkah-langkah dan program kegiatan dalam upaya pengurangan risiko bencana di masyarakat. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi/lokakarya pengarusutamaan pengurangan resiko bancana dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang digelar di hotel Ibis, Rabu (2/8)

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyambut baik acara tersebut, karena menurutnya dengan adanya acara ini para peserta diberi pengetahuan tentang bagaimana cara memberdayakan potensi masyarakat dalam rangka mereduksi dan memperkecil risiko bencana.

“Kampung tangguh bencana merupakan kampung yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana” ungkapnya di lokasi.

Ia menjelaskan pemecahan terbaik sejatinya dapat ditemukan dengan memadukan strategi dan langkah-langkah pengurangan risiko bencana ke dalam keseluruhan kerangka pembangunan,

“Dengan memandang pengurangan resiko bencana sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan dan bukan sebagai tujuan itu sendiri” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, kita perlu aktif dan sungguh-sungguh mencari pemecahan yang saling menguntungkan, yakni dengan melaksanakan pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan pada saat yang sama meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya, terutama karena perubahan iklim global.

“Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat dunia saat ini yang semakin mengakui perlunya mengarusutamakan pengurangan risiko bencana yang menjadi isu utama dalam setiap pembangunan, dimana gagasan, ide, dan konsep-konsep pengarusutamaan tersebut dapat kita diskusikan pada lokakarya ini” ujarnya.

Ia berharap melalui lokakarya ini dapat memperkuat kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sebagai upaya menghadapai perubahan iklim global.

“Saya berharap dengan basis kegiatan yang dilakanakan secara partisipasif yang melibatkan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana melalui pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh secara partisipasif” katanya. (Han)