Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengawal langsung Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program  Keluarga Harapan (PKH)  kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Yogyakarta di Balaikota Yogyakarta.

Khofifah Indar Parawansa mengatakan Kementerian Sosial RI dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada  bulan November 2017 ini diberi target untuk menyalurkan bantuan sosial pemerintah baik PKH maupun bantuan pangan non tunai (BPNT).  Menurut Kofifah Yogyakarta merupakan satu dari 44 kota yang tahun 2017 ini sudah  mengkonversikan dari Rastra menjadi bantuan pangan. “Mereka bisa mengkonversikan beras, gula, minyak goreng, telur tahun ini. Tapi tahun depan hanya bisa untuk beras dan telur. Karena telah keluar Pedum dari Kemenko PMK bahwa bantuan pangan tahun depan hanya bisa untuk beras dan telur,  untuk tambahan gizi dan nutrisi keluarga terutama ibu hamil, bayi dan balita,” ujar Menteri Sosial Kofifah Indar Parawangsa, di Balaikota Yogyakarta, Rabu, (15/11/2017).  

Kofifah menambahkan Kementerian Sosial memiliki tanggungjawab untuk  menuntaskan penyaluran  PKH tahap keempat dan bantuan pangan non tunai tahap keenam. Kementerian Sosial serentak telah menerjunkan tim sejak tanggal 08 November 2017 berkeliling ke seluruh Indonesia.  “Saya prioritas pada 44 kota yag kebetualan PKH sudah terintegrasi dengan bantuan pangan (BPNT),” imbuhnya Khofifah.

Dirinya berharap Wakil Walikota Heroe Poerwadi beserta jajarannya  ikut mengawal program ini agar bisa terdistribusi, dan selesai tuntas pada bulan November ini 2017 di wilayah Kota Yogyakarta. Dikatakan, bulan  Februari tahun 2018 akan dicairkan kembali PHK  tahap pertama dan juga bantuan pangan dengan jumlah yang bertambah. Secara nasional, saat ini jumlah PKH berjumlah 6 juta dan  tahun 2018 akan menjadi 10 juta.

Khofifah menjelaskan alasan pada tahun 2018 nanti  KPM hanya menerima beras dan telur saja. Menurutnya, berdasarkan survei dari Bdan Usat Statistik (BPS) pengeluaran yang paling besar  pada keluarga kurang mampu adalah beras, telur danrokok. “Keluarga kurang mampu selalu pengeluaran nomor satu adalah beras, nomor duanya telur nomor tiga Rokok. Beras, telur, rokok.   Kita sekarang punya pekerjaan rumah (PR) bersama untuk meningkatan gizi dan nutrisi masyarakat. Maka dari kebutuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat dan sesuai dengan Pedum yang diterbitkan oleh Menko PMK tanggal 02 November 2017 ini,  tahun depan bantuan pangan itu akan dikonversikan satu beras dua telur,”jelas Khofifah.

Khofifah  merasa  jumlah pendamping untuk program ini  masih dianggap kurang. Idealnya untuk kota Yogyakarta  adalah 1 pendamping  melayani 250 KPM.  Kenyataan  sekarang ini   1 berbanding 400 bahkan 450. Untuk memenuhi kekurangan pendamping telah dilakukan penyeleksian pendamping dan Kota Yogyakarta akan mendapat 22 orang pendamping baru. KPM di Yogyakarta juga bertambah sekitar 730.   

Dijelaskan,  KPM bertambah bukan karena angka kemiskinannya yang bertambah  tetapi secara nasional memang ada penambahan penerima manfaat PKH sebanyak 4 juta, dari 6 juta menjadi 10juta.  Karena basis data terpadu (BDT) kita sesungguhnya akan menyasar 40 persen masyarakat status sosial ekonomi terendah. Dari 40 persen saat ini kalau 6 juta KPM,  itu barusetara dengan 11 persen. Kalau tahun depan menjadi 10 juta maka setara dengan 15,6 persen,” imbuhnya.

Sementara itu,  Wakil Walikota Drs.Heroe Poerwadi, MA. mengatakan Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan setiap warga masyarakat. Oleh sebab itu, wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kondisi tersebut, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dikatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sejak 2011 dengan menyasar lima Kecamatan yaitu Umbulharjo, Mantrijeron, Gedongtengen, Mergangsan dan Tegalrejo, hingga kini telah menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta sebanyak 14 Kecamatan.

“Program tesebut kami rasakan sangat efektif guna memotivasi warga masyarakat untuk hidup lebih layak dan mandiri, sehingga menjadi warga yang lebih berdaya,”ujar Heroe.

Saat ini jumlah keluarga peserta Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta berjumlah 11.953 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan sejak 2017 berjumlah 17.634 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan sejak 2017, saat ini jumlah penerima berjumlah 17.634 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Heroe berharap bantuan BPNT akan tepat guna dan tepat sasaran, selain juga dapat menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk terbiasa menabung di bank guna mewujudkan masyarakat Inklusi Keuangan.

Menteri Sosial RI, meyempatkan diri melihat langsung proses pencairan dana melalui ATM  dan belanja pangan non tunai oleh KPM di halaman Balaikota Yogyakarta .(@mix)