Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tulungagung, senin (4/12). Rombongan kunjungan tersebut diterima oleh Staf Ahli Bidang Umum Tri Widiyanto di ruang yudistira kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Ketua Rombongan DPRD Kabupaten Tulungagung Subani Sirab menuturkan, Maksud dan tujuan dalam kunjungan kerja tersebut ialah mengetahui pendapatan daerah Kota Yogyakarta sebagai sumber dalam acuan membangun dan mengoptimalkan pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung.

“Yogyakarta merupakan salah satu kota yang tidak memiliki wilayah begitu luas, dan tidak memiliki sumber daya alam tapi bisa mengoptimalkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Ia ingin Tulungagung memiliki kemampuan pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti Kota Yogyakarta.

Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah dinas Pendapatan Tulungagung berusaha menggali informasi terkait persoalan teknis dan sistematika dalam hal Penerimaan Pajak dan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ), terkait NPOPTKP yang dikenakan kepada wajib pajak dengan waktu satu atau dua tahun sekali dalam pembayaran pajak.

Terkait hal tersebut Kunjugan dari DPRD Kabupaten Tulungagung berusaha mengoptimalkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan tempat wisata baru yang sedang giat dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan memanfaatkan pajak. Dalam hal ini Hotel, restoran dan tempat Parkir.

Dengan berusaha mencontoh Kota Yogya sebagai kota wisata, namun dari Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta memaparkan Masukan pendapatan Pemerintah Kota hanya dari tempat-tempat wisata yang berada dalam jangkauan Wilayah Kota Madya Yogykarta, terkait Pendapatan dalam wisata alam yang lain masuk dalam pendapatan Kabupaten Sleman dan Bantul.

Sementara itu Tri Widiyanto menjelaskan secara historis pendirian kota Jogja, Letak Geografis, penduduk, serta jumlah kecamatan dan kelurahan dimana hal tersebut dapat membantu dalam mengetahui Aset daerah dan tingkat pendapatan melalui jumlah pariwisata beserta Hotel dan Restoran yang ada di Kota Jogjakarta.

“Dalam mengoptimalkan Pendapatan Aset daerah peran lembaga eksekutif dan legislatif sangat penting. Kontribusi Lembaga eksekutif dan legislatif tertuang dalam visi misi dalam meningkatkan  PAD bersama BPKAD , serta menerima masukan dari masyarakat,” imbuhnya.(Rizka Nurfadillah)