Pembahasan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta untuk periode 2019, difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendorong pemerataan pembangunan.

“Tema tersebut adalah bentuk penyelarasan tema pembangunan pada tingkat Provinsi yakni Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edi Muhammad saat Musrenbang RKPD 2019 di Grha Pandawa Balaikota, kamis (22/3).

Untuk mewujudkan tema tersebut, Edi menjelaskan, prioritas strategis pembangunan pada 2019 mengarah pada tiga pokok pembangunan yakni fisik, ekonomi dan sosial.

Pada bidang fisik antara lain penanganan kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur pendukung sebagai kawasan prioritas yang mendukung pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan sistem transportasi massal dan tradisional,” jelasnya.

“Pada aspek ekonomi mengarah pada tiga hal yakni, pengembangan industri kreatif, pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dan merealisasikan semangat gandeng gendong,” urainya.

Sementara pada aspek sosial, Pemkot tetap fokus pada penanggulangan kemiskinan melalui corporate social responbility (CSR) dengan beberapa perusahaan diantaranya BPD DIY dan Bank Jogja.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta menurut komponen tahun 2012-2016 termasuk yang tertinggi se-DIY dengan angka 85.32.

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengajak melakukan terobosan dalam RKPD untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi pada 2019.

“Kita tidak bisa berlama-lama berfikir menghadapi fase baru terkait operasionalisasi bandara baru di Kulon Progo, jelas ada perubahan fisik yang nantinya pasti kita rasakan,” jelasnya.

Untuk itulah 2019 adalah peluang untuk menajamkan rancangan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah dengan 12 pokok pikiran.

Heroe meminta tema peningkatan kualitas SDM menyasar hingga tingkat wilayah. Sehingga mereka yang berada di wilayah tidak tertinggal dengan apa yang terjadi pada 2019 nanti.

“Untuk itulah memang seharusnya Kecamatan dan Kelurahan memiliki Renstra hingga 2022 sebagai langkah antisipasi,” imbuhnya.

Dengan begitu, sambung Heroe, Do It Kampung menjadi salah satu program yang bisa mendongkrak pemerataan pembangunan fisik.

“Namun memang perlu kita siapkan bagaimana LPMK punya alokasi anggaran yang lebih lues untuk peningkatan pemerataan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Perencanaan Bappeda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, perlunya akselerasi pembangunan kawasan terkait keberadaan bandara baru dan bagaimana implementasinya pada pembangunan di Kota Yogyakarta.

“Hal tersebut penting mengingat tema pembangunan Kota Yogyakarta fokus pada peningkatan kualitas SDM,” jelasnya.

Selain itu, untuk mendukung Yogyakarta sebagai Kota Wisata, menurutnya semua fasilitas umum yang ada harus mengakomodir standar pelayanan wisata, terutama layanan transportasi dan pendukungnya.

“Menurut studi INRIX Global Traffic Scorecard 2017 menempatkan Yogyakarta sebagai kota paling macet nomor empat diatas medan dan surabaya. Untu itulah perlu dipikirkan kembali upaya mengatasi kemacatan tersebut,” tandasnya. (Tam)