Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakart berkomitmen untuk terus mendorong Yogyakarta sebagai Kota Inklusi. Sejumlah program telah disiapkan untuk terwujudnya Yogyakarta sebagai Kota Inklusi.

“Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan pendekatan berbasis komunitas pada lima kelompok masyarakat rentan, yaitu, Perempuan, Anak, Lansia, Penduduk Miskin, dan Penyandang Disabilitas,” Kata Wakil Walikota Yogyakart Heroe Poerwadi dalam Dialog Tata Kelola Pembangunan Kabupaten/Kota Inklusif di Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta, Selasa (23/10/2018).

Menurutnya hal itu sejalan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan.

Kelima kelompok masyarakat rentan tersebut, sambungya, senantiasa kita dorong untuk berpartisipasi terlibat dan terwakili dalam setiap proses pembangunan, mendapatkan akses kesetaraan kesempatan terhadap pemanfaatan sumber daya baik fisik maupun non fisik, serta mendapat manfaat dan ikut menikmati hasil pembangunan.

Heroe menjelaskan, sebagai Kota Inklusi, Yogyakarta setidaknya memiliki sembilan Indikator inklusivitas yang harus dicapai dimana mencakup sektor layanan publik, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Hukum dan Keadilan, Ekonomi, Ketenagakerjaan, Transportasi, Informasi, Kependudukan, serta Perumahan.

Beberapa kebijakan telah digulirkan Pemerintah Kota Yogyakarta berkaitan pemenuhan hak kelompok rentan.

“Dengan predikat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, maka Pelaksanaan Education For All atau pendidikan untuk semua perlu diperjuangkan oleh semua elemen masyarakat karena pendidikan dan aksesbilitas tidak hanya untuk mereka yang memiliki kesempurnaan fisik dan mental, namun juga anak-anak lainnya yang luput dari perhatian,” ucap Heroe.

Dari aspek kewilayahan, pada 2017 Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan terobosan mendorong Kota Inklusi dengan membentuk Kampung Peduli Sehat Jiwa di Kecamatan Danurejan.

“Kampung Sehat Jiwa ini sangat mampu mendorong motivasi para penyandang Disabilitas. Pelayanannya tidak hanya seputar medis saja, namun ada program edukasi baik kepada penyandang maupun kepada masyarakat,” ucapnya.

Dalam dialog tersebut, Yakkum mengundang beberapa daerah yang telah menerapkan pembangunan kota inklusif secara baik untuk berbincang dan berdialog bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Project Manajer Program Peduli Pilar Disabilitas Pusat Rehabilitas Yakkum Rani Ayu Hapsari mengatakan, Kita undang mereka datang kesini dan kita pertemukan dengan Kementerian agar masing-masing daerah dapat menjelaskan mengenai prakteknya dan tantangan yang dialami oleh daerah tersebut untuk mengembangkan pembangunan inklusi.

10 kota yang menjadi piloting atau percontohan untuk pengembangan pembangunan inklusi ialah dari Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sukoharjo, Sumba, Sumba Barat dan Kota Yogyakarta.

Di akhir acara tersebut, perwakilan masing-masing daerah juga melakukan deklarasi dengan manandatangani komitmen untuk pembangunan inklusi di daerah masing-masing. (Fina/Dwi)