Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meluncurkan 14 Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kompleks Balaikota, Sabtu (3/10/2018).

“Kami berharap kampung KB mampu mendorong program pengendalian pertumbuhan penduduk,” ucap Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat meresmikan Kampung KB di Balikota.

Menurutnya yang harus diatasi adalah bagaimana menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk, mengatur jarak kelahiran, dan mengurangi bahkan meniadakan perkawinan dini.

“Masih menjadi masalah yakni mengapa masih ada pertumbuhan penduduk yang belum sesuai rencana,” ujarnya.

Menurutnya, kenapa masih banyak terjadi perkawinan dini, masih banyak jarak kelahiran yang pendek. Hal tersebut merupakan pengaruh problem sosial di sekitarnya. Paling banyak menyangkut pemahaman tentang membangun keluarga sejahtera.

“Perkawinan dini dipicu orang tua yang ingin anaknya segera berumah tangga. Seolah-olah kalau anak menikah problem kemiskinan berkurang, tenaga pekerjanya bertambah. Namun juga banyak perkawinan dini bukan disebabkan masalah ekonomi tapi karena tata pergaulan," ungkap Heroe.

Di kampung KB, tambahnya, selain ukurannya dilihat dari jumlah peserta KB aktif, juga membuat keluarga mampu dan berdaya untuk melindungi anggota keluarga yang lain sehingga mencegah dari perbuatan yang ingin dihindarkan.

Heroe menegaskan Kampung KB dalam membantu menaikan kesejahteraan tidak berjalan sendirian. Hal tersebut harus dilakukan lintas sektor.

“Misalkan untuk urusan kependudukan dan KB dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,” tandasnya.

Lalu untuk pemberdayaan ekonomi bisa bersinergi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Disperindag, Dinas Koperasi UKM Nakertrans, Dinas Pariwisata, DPMP2A, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan 14 Kecamatan,” urainya.

Selanjutnya untuk infrastruktur kampung dilakukan oleh Dinas PUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Kebakaran, dan BPBD.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Jogja Eny Retnowati mengatakan jika sebelumnya Kampung KB berbasis RW, kini mulai dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, yakni berbasis kampung.

“Dengan perluasan cakupan ini, kami berharap program kerja yang dilakukan dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat,” katanya.

Jumlah Kampung KB yang ditetapkan masih sama, yaitu 14 kampung yang tersebar di 14 kecamatan. Pembentukan Kampung KB tersebut merupakan realisasi dari program yang dicanangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan tujuan untuk menyukseskan program Nawacita pemerintah, khususnya peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Tam)