Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali berhasil meraih penghargaan anugerah Parahita Ekapraya 2018 kategori utama. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Istana Wakil Presiden, Rabu (19/12/2018).

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 diberikan kepada 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga, 22 Pemerintah Provinsi dan 159 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penghargaan bergengsi dari Menteri Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) ini diberikan karena Pemkot Yogyakart dinilai telah berupaya dan berkomitmen melaksanakan pembangunan PPPA melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa APE sesungguhnya adalah tolok ukur atas upaya untuk memberikan peranan yang baik terhadap perempuan dan perlindungan anak.

Jusuf Kalla mengajak daerah turut mendukung pemberian tempat bagi perempuan dalam bidang politik.

Jusuf Kalla juga mendorong adanya dukungan terhadap pelibatan perempuan dalam bidang ekonomi. Mengingat, tingkat pendidikan kaum perempuan juga sudah sangat maju sehingga mampu bersaing dengan kaum pria.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Pembemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise mengatakan, penghargaan APE adalah penghargaan sekaligus pengakuan pemerintah atas komitmen dan peran dari pimpinan kementerian/lembaga dan pemda yang telah melaksanakan tiga dimensi operasional PPPA.

”Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi pelaksana program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ucapnya saat memberikan penghargaan APE 2018 di Jakarta.

Sejak 2004, sambung Yambise, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Hal itu dilanjutkan dengan pemberian penghargaan APE yang terdiri dalam 4 (empat) kategori, yakni kategori Pratama, diberikan kepada 2 Provinsi, dan 44 Kabapaten/Kota; kategori Madya, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 75 Kabupaten/Kota; kategori Utama, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 36 Kabupaten/Kota; serta kategori tertinggi Mentor diberikan kepada 6 Kementerian/Lembaga, 4 Provinsi dan 4 Kabupaten/Kota,” ungkap Yohana Yembise.

Pihaknya berharap semua stakeholder dapat bekerja sama dan berkolaborasi menjadikan perempuan dan anak berada pada garis aman, mandiri, bermartabat dan berkualitas.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melindungi perempuan dan anak, khususnya dari kekerasan, kejahatan seksual, dan perdagangan manusia.

Lebih lanjut Yohana mengatakan, pemerintah pusat telah membuat Undang-Undang untuk melindungi kaum perempuan dan anak. Hanya saja, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa perempuan dan anak itu harus dijaga dan dilindungi.

“Dengan adanya Undang-Undang terbaru terkait perlindungan perempuan dan anak, yakni UU No 17 Tahun 2016 akan membuat pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak jera,” tegasnya.

Usai menerima penghargaan, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjelaskan, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dari Pemerintah atas komitmen tiga dimensi operasional pembangunan PP-PA yakni, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak di Yogyakarta.

Penghargaan bukan tujuan akhir, tetapi sebagai penanda bahwa kita sudah on the track dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Tentu saja bersama dengan segenap SKPD, masyarakat dan dunia usaha, kita akan terus bersinergi untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan secara sistematis dan berkelanjutan”, ucapnya.

Ia menilai Yogyakarta telah banyak melakukan terbosan seperti Gender Corner, menurutnya Gender Corner merupakan upaya untuk menggugah kepedulian masyarakat terhadap perempuan dan anak, terutama pada pembagian peran dalam keluarga.

“Gender itu bukan soal emansipasi, tetapi lebih pada pembagian tanggungjawab atau peran dalam keluarga maupun masyarakat,” imbuhnya.

Heroe menerangkan bahwa indeks pemberdayaan gender atau pembangunan gender di Kota Yogyakarta sudah bagus, karena di atas standar.

“Penghargaan ini sebagai bukti bahwa Pemberdayaan gender di Kota Yogyakarta sudah baik, tugas selanjutnya adalah menjaga prestasi ini dan terus berinovasi,” jelasnya. (Tam)