Kota Yogyakarta kembali menorehkan prestasi membanggakan di akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan meraih predikat  BB atau Sangat Baik dalam penyerahan Laporan Hasil Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LHE SAKIP) Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah III tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa (19/2) pagi di Hotel Four Points Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menerima langsung LHE SAKIP yang diserahkan oleh Menteri PANRB, Syafruddin

Menanggapi raihan tersebut, Heroe merasa optimis Pemkot dapat meningkatkan predikatnya menjadi A dalam penilaian SAKIP 2019 mendatang. Heroe berharap penilaian tahun ini dapat menjadi pelecut bagi jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya.

“Kita berhasil meningkatkan nilai secara signifikan dari 70 pada tahun lalu menjadi 78 pada tahun ini. Capaian ini jadi cambuk bagi kita semua untuk meloncat ke level lebih tinggi,” Tutur Heroe ketika ditemui usai menerima penghargaan.

Lebih lanjut Heroe menuturkan, adanya berbagai inovasi yang digagas oleh Pemkot serta Program Gandeng-Gendong diharapkan dapat memantapkan Pemkot untuk menghadapi evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 ini.

“Pada tahun ini Perjanjian Kinerja dan sasaran yang disusun setiap OPD menjadi lebih jelas dan strategis, selain itu sinergitas antar OPD juga meningkat,” Imbuh Heroe

Ditambahkan oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Drs. Kris Sarojo Sutejo, MM, untuk menggenjot efisiensi dan efektivitas kinerja, pada tahun ini Pemkot telah mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, penatalaksanaan, monitoring serta pelaporan.

“Dari tahap perencanaan hingga pelaporan sudah online by system sehingga nantinya capaian RPJMD lebih maksimal dan program kegiatan menjadi tepat sasaran, efektif, dan efisien,” Ungkapnya.

Sementara, Menteri PANRB mengatakan, penerapan SAKIP di 186 Pemda di Wilayah III yang meliputi DIY, Propinsi Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat ini berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 Triliun dalam tahun 2018. Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.

“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” Katanya.

Selanjutnya Syafruddin mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau sekadar meningkatkan serapan, namun untuk bekerja fokus dari hulu ke hilir program.

“Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari 'program siluman' yang berpotensi penyimpangan,” Tambahnya (ams)