Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, keberadaan data tunggal merupakan salah satu modal dasar dalam efisiensi penggunaan anggaran dan capaian kinerja, oleh karena itu Wawali meminta seluruh data yang ada di Balaikota harus tergabung dalam satu data tunggal.

“Kita sudah punya program Satu Kabar Gimilang atau sasaaran tunggal langkah bersama gerakan menunju efisensi anggaran dan capaian, yang pertama dibuat adalah data tunggal. Setiap opd tidak boleh data sendiri-sendiri. data harus sama,” Ungkap Wawali ketika membuka Workshop Pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Penyusunan LPPD Tahun 2018, Jum’at (15/3) pagi di Auditorium Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Lebih lanjut, Wawali mengungkapkan, Pengisian IKK menunjukkan pemahaman OPD akan apa yang dikerjakan, dan jika lepas dari IKK, berarti program dan kegiatan yang disusun tidak menyelesaikan masalah yang menjadi tugas pokoknya. Dalam pengisian IKK, data tunggal memiliki posisi penting karena akan mensinkronkan isian antar OPD

“Termasuk ketika kita mengisi Indikator Kinerja Kunci, kalau datanya ngga sama antara OPD satu dan lainnya, bisa membuat kinerja kita turun. OPD satu datanya dari mana, OPD lain dari mana dan ketika dimatchkan pembilangnya berbeda” Imbuh Wawali

Dalam kesempatan ini Wawali juga meminta agar OPD mengurangi kegiatan dan program yang tidak memiliki implikasi kepada masyarakat.

“Hal-hal yang masih wacana, sosialisasi dikurangi sebanyak-banyaknya, terkait pelatihan tapi tidak ada tindak lanjut sampai produktif dikurangi sebanyak-banyaknya. Sekarang kita action bekerja. Anggaran yang tersedia harus menyelesaikan masalah” Tambah Wawali di hadapan 51 pengampu data IKK dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Workshop ini sendiri dilaksanakan untuk mencermati kembali upaya Pemerintah Kota  dalam meningkatkan capaian kinerja yang dapat dilihat dari IKK. Dikatakan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahterana Masyarakat, Octo Noor Arafat, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya masuk dalam 10 besar dalam Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Kota Yogyakarta saat ini berada di peringkat 22  dengan kategori bintang dua, tentunya kita berharap kondisi ini akan terus naik mendapat kondisi yang lebih baik. Harapannya bisa masuk ke-10 besar, hal ini tentu butuh komitmen dan kerjasama semua pihak. Sebagai upaya, dalam workshop ini kami mengundang fasilitator dari Kemendagri untuk dapat mencukupkan pencermatan data-data yang kita perlukan dalam penyuusnan IKK sebagai bagian dari LPPD,” Pungkas Octo (ams)