Atas prestasi dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyusunan dan penyajian anggaran sehingga berhasil mempertahankan opini WTP untuk kesepuluh kalinya.

Pemerintah Kota Yogyakarta diganjar dua penghargaan dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Kamis (24/10/2019) di Hotel Dafam.

Penghargaan tersebut meliputi penghargaan opini WTP murni laporan keuangan tahun 2018 dan ditambah penghargaan atas prestasinya mampu meraih opini WTP sebanyak  sepuluh kali secara beruntun.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota harus mampu membuat terobosan serta inovasi dalam berkarya.

Ia mengatakan bahwa saat ini sudah tidak waktunya lagi bekerja hanya sekadar menjalankan rutinitas semata. Namun, harus dipahami bersama bahwa apa yang dikerjakan harus mampu berkontribusi dalam penyelesaian problem daerah serta menjawab berbagai tantangan ke depan.

"Sudah tidak zamannya lagi mengikuti arus, (seperti yang sudah-sudah)," katanya.

Ditemui usai menerima penghargaan, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan yang diberikan dari Kementerian Keuangan kepada Kota Yogya. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil bersama atas sinergitas dan koordinasi yang sudah dibangun secara apik selama ini.

“Penghargaan ini sebetulnya tidak hanya kebanggaan saja namun juga menjadi motivasi kita, untuk terus menjaga dan konsisten terhadap ketaatan dan mengelola pemerintah daerah menjadi baik,” ujarnya.

Walikota mengatakan, keberhasilan yang diraih Kota Yogya harus dijaga bersama-sama dan terus kita kawal. “Penghargaan yang kita terima bukan merupakan tujuan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk senantiasa konsisten terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Yogya. Penghargaan ini adalah bonusnya,” tuturnya.

Ia pun berharap penghargaan tersebut dapat makin meningkatkan kinerja karyawan di lingkungan Pemkot Yogya agar lebih baik lagi.

Pemberian penghargaan ini bertepatan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2019. Pada acara tersebut juga diisi dengan arahan oleh perwakilan dari Kementerian PANRB terkait dengan penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi.

Acara dilanjutkan dengan diskusi mengenai "Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Koordinasi Lintas Fungsi untuk Mewujudkan Karya Peradaban". (Han)