Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta menggelar Focus Group Discussion “Memahami Hak Mengabdi Pekarangan” di Balaikota, Kamis (8/11/2018).

Acara yang digelar selama dua hari (7-8 November 2018) tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran hak survituut atau hak pengabdian pekarangan warga Yogyakarta.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menilai hal itu sangat penting karena kasus sengketa tanah masih terus terjadi di Kota Yogyakarta. “Pemahaman ini menjadi bekal berharga bagi kita kedepan, sehingga kasus-kasus sengketa hukum tidak terjadi di tengah masyarakat,” ucapnya.

Menurutnyas Seiring bertambahnya jumlah pendudu, pembangunan infrastruktur, perkembangan pembangunan permukiman, menjamurnya pabrik dan bangunan komersil serta berbagai aktifitas yang berhubungan dengan kontruksi, menyebabkan halaman pekarangan atau akses jalan menjadi sesuatu amat mahal.

“Kasus rumah pak eko di Ujung Berung Kota Bandung yang terusir dari rumahnya sendiri karena tidak ada akses jalan akibat tertutup bangunan rumah tetangganya seolah meruntuhkan rasa kebersamaan antar warga,” ujarnya.

Berkaca dari kasus tersebut, menurutnya toleransi dan tepo selira yang menjadi budaya masyarakat Indonesia hilang di telah arus materialisme dan egoisme semata.

“Untuk itulah para tokokh masyarakat menjadi garda keadilan dalam melakukan pencegahan dini sengketa tanah,” imbuhnya

Pihaknya mengajak perangkat RW dan tokoh masyarakat untuk mencermati segala transaksi jual beli tanah dan memastikan ada atau tidaknya Hal Mengabdi Pekarangan dalam transaksi tersebut.

“Kita memiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, mari kita menafaatkan untuk konsultasi hukum sebagai upaya pencegahan sengketa serta memanfaatkan layanan – layanan baru yang disediakan Pemerintah khususnya dalam bidang pertanahan dan tata ruang,” kata Heroe.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Satya Wacana menerangkan, diskusi tersebut diikuti oleh delapan orang dari unsur RW dan Tokok Masyarakat di Yogyakarta.

“Kami berharap nantinya, informasi tentang hak pengabdian pekarangan ini bisa disosialisasikan lebih lanjut kepada para warganya,” ucap Heri. (Tam)