TEGALREJO - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Bagian Hukum Kota Yogyakarta terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dalam program bantuan hukum gratis khususnya bagi warga miskin di Kota ...
Umbulharjo – Pemerintah Kota Yogyakarta terus berkomitmen dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, salah satunya melalui kerja sama yang dijalin dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota ...
UMBULHARJO-Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan revisi Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 75 tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye pemilu dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. ...
Jakarta-Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya dalam memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat mendapatkan apresiasi positif dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Kemenkuham RI ...
Dalam upaya untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan hukum, Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan program “Layanan Bantuan Hukum Gratis”. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum namun ...
Umbulharjo – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bagian Hukum menggelar roadshow sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ke 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Dimulai pada hari Senin (1/7/2024) di Kelurahan Giwangan ...
Umbulharjo – Pemkot Yogyakarta kembali menjalin kerja sama dengan 21 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada Jumat (19/1) ...
Gondokusuman-Untuk meminimalisir potensi kekeliruan informasi terkait produk hukum, Bagian Hukum Setda Kota Yogya melakukan sosialisasi Perwal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada seluruh ASN ...
Gondokusuman – Keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaannya harus mengacu pada kesesuaian data, cepat dan tepat, baik dalam mempublikasikannya maupun merespon tanggapan masyarakat. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota ...
Gondokusuman – Pelaksanaan diskresi pemerintahan harus dipahami secara mendalam seiring dengan dasar-dasar hukum yang telah tersedia, serta etika dan akuntabilitas pada hal-hal yang baik dan benar untuk mencapai kepentingan umum. ...
